SISTEM KEBIJAKAN STRATEGIS,BMS,DAN IRMS
Kebijakan Dan Strategi Pembangunan, Pengembangan Infrastruktur Jalan
seputar teknik sipil March 20, 2018
Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi dan pembentuk struktur ruang wilayah. Penyediaan infrastruktur jalan merupakan bentuk pelayanan kepada pengguna jalan (road user) dan pemanfaat jalan (road beneficiary). Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang berarti dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalu lintas sebesar 1,5% (Achyar, 2002; Tamin, 2007). Hal ini mengakibatkan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan lalu lintas dan upaya penyediaan infrastruktur yang memadai.
Pada postingan ini memaparkan bebrapa kebikan dan strategi serta masalah pada infrastuktur jalan, pas postingan ini juga saya menuliskan peran bina marga dalam melakukan kebijakanya, sebelum masuk ke hal yang pokok, untuk pendahuluan berikut paragaf dibawah ini merupakan pengertian dan fungsi dari ditjen bina marga.
Direktorat Jenderal Bina Marga
 |
Infrastruktur Jalan
|
Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
5)Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Isu Dan Tantangan Infrastruktur Jalan
1) Rendahnya peringkat kualitas infrastruktur jalan (peringkat 51 dari 144 negara berdasarkan Global Competitiveness Index 2016-2017).
2) Rangking GCI Indonesia mengalami penurunan namun dari peringkat daya saing infrastruktur mengalami kenaikan di tahun 2015-2016.
3) Tingginya permintaan lalu lintas barang dan jasa terhadap infrastruktur jalan
- 84% lalu lintas angkutan penumpang dan 90% lalu lintas angkutan barang bertumpu pada jalan.
- hanya ± 7% lalu lintas angkutan barang menggunakan moda transportasi laut.
4) Tingginya waktu tempuh di koridor utama (2,7 jam/100km) mengakibatkan tingginya biaya logisitik di Indonesia
5) Dalam RPJMN 2015- 2019, kebutuhan program penyelenggaraan jalan adalah sebesar Rp 248 Triliun. Kebutuhan investasi di sektor jalan cenderung meningkat setiap tahunnya.
Kondisi Infrastruktur Jalan
Tabel Ditjen Bina Marga
No
|
Status Jalan
|
Pajang
|
Kemantapan Jalan
|
Kewenangan
|
1
2
3
|
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Jalan Kab/Kota
|
47.017
46.486
346.294
|
86 %
70.99 %
57.01 %
|
Menteri PUPR
Gubernur
Bupati/Walikota
|
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan
1) Penambahan jalan nasional sepanjang ± 9.000 km pada tahun 2015 (dengan kondisi sub standar) berdampak pada penurunan kemantapan jalan nasional
2) Pembebasan lahan yang belum tuntas saat waktu pelaksanaan konstruksi
3) Penanganan jalan belum optimal (jenis penanganan, desain dan ketersediaan dana)
4) Periode/jangka waktu pelaksanaan konstruksi belum efisien
5) Database jalan nasional yang perlu ditingkatkan akurasinya
Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan
1) Perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan harus tepat sasaran (lokasi, waktu, jenis penanganan dan urgensi)
2) Penyiapan dokumen readiness criteria (FS, DED dan Izin Lingkungan, termasuk Pembebasan Tanah dalam rangka pemenuhan persyaratan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
3) Percepatan penyiapan proyek jalan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (loan)
4) Pelaksanaan konstruksi harus dipersingkat (sesuai kebutuhan) agar jalan dan jembatan dapat segera dimanfaatkan oleh pengguna jalan
5) Optimalisasi penggunaan teknologi untuk menyediakan data mengenai jalan dan jembatan yang valid dan akuntabel
Contoh Permasalahan Infrastruktur Jalan
Jalan Tomata-Beteleme (50,95 KM) di Sulawesi Tengah sedang ditingkatkan sepanjang 25 KM dengan kontrak tahun jamak selama 3 tahun (2015-2018) senilai Rp 277 Milyar. Progres fisik di lapangan sudah mencapai 24%.
Oleh karena penetapan waktu pekerjaan yang terlalu lama, maka proyek jalan tersebut terkesan “mangkrak” padahal masih dalam masa kontrak dan masih dalam progres pelaksanaan.
Dukungan Ditjen. Bina Marga dalam Pengembangan Destinasi Wisata
§ Target dan Strategi Pengembangan Pariwisata Nasional
Target:
1) Mendatangkan Turis mancanegara sebanyak 20 Juta pada tahun 2025
2) Mencapai Target Devisa Luar Negeri 17 Milyar USD di 2025
Strategi:
1) Merencanakan Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi untuk menselaraskan kawasan pariwisata sebagai bagian dari wilayah pengembangan strategis (WPS)
2) Profesionalisme SDM dan Pengembangan Perusahaan Kecil dan Menengah
3) Pengembangan Infrastruktursebagaistrategi kawasan pariwisata dan aksesnya.
4) Dukungan dan Pengembangan Institusi terkait untuk mengintegerasikan lembaga-lembaga dalam mencapai target pariwisata nasional.
§ Dukungan Jalan terhadap KSPN Borobudur
1) Bagian dari WPS Yogyakarta – Solo – Semarang telah di akses oleh jalan nasional sepanjang 44 Km, termasuk pintu masuk utama telah di akses oleh jalan nasional KeprekanBorobudur sepanjang 9,89 km.
- Kondisi mantap: 99,7%
- Lebar rata-rata: 10,5 meter
2) Terdapat rencana pembangunan jalan tol Jogja-Magelang-Bawen dan Cilacap-Jogja yang ditargetkan beroperasi setelah 2019.
3) Sedang disusun studi kelayakan jalan bebas hambatan Bandara Baru Kulonprogo - Yogyakarta dan studi kelayakan Jalan Luar Lingkar Selatan Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi akses tambahan menuju KSPN Borobudur.
4) Jaringan jalan di dalam KSPN Borobudur sudah terkoneksi dengan baik (dikelola oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko)
§ Hal-Hal Lain yang perlu diperhatikan dalam Pengembangan Jaringan Jalan di KSPN
1) Perencanaan sistem jaringan jalan di dalam KSPN harus terkoneksi dengan baik agar memudahkan wisatawan untuk mengakses kawasan tersebut
2) Perencanaan teknis jalan terutama geometrik (seperti kemiringan lereng, bahu jalan, dan drainase jalan)
3) Pembebasan lahan yang harus tuntas sebelum mulai konstruksi agar tidak menghambat proses pembangunan dan operasi jalan
4) Penyediaan trotoar/pedestrian untuk pejalan kaki agar jalan nyaman digunakan
5) Perhatian khusus terutama aspek lingkungan dalam hal perizinan jika diperlukan
Kesimpulan Dan Rekomendasi
§ Kesimpulan:
Ditjen. Bina Marga Kementerian PUPR melaksanakan strategi percepatan pembangunan infrastruktur jalan mendukung Pengembangan Destinasi Wisata melalui penyediaan jalan akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN.
Sebagian besar KSPN prioritas telah di akses dengan jalan nasional sesuai dengan kewenangan jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri PUPR melalui Kepmen 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Status Jalan Nasional. Jalan nasional tersebut dipertahankan dalam kondisi mantap.
Untuk jaringan jalan di dalam KSPN, perlu perencanaan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan di dalam kawasan tersebut.
§ Rekomendasi:
1) Untuk pengembangan jaringan jalan ke depan dalam rangka mendukung destinasi wisata, diperlukan master plan KSPN yang komprehensif dengan mempertimbangkan Wilayah Pengembangan Strategis, yang juga memuat sektor pendukung lainnya (antara lain: sumber daya air, cipta karya, listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain).
2) Kementerian PUPR perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pariwisata untuk menentukan delineasi KSPN yang akan disusun Master Plan-nya.
Arah Kebijakan Ditjen Bina Marga
§ Agenda NAWA CITA
1) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar professional
§ Arah Kebijakan Ditnen Bina Marga
1) Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda
2) Mempercepat pembangunan transportasi mendukung Sistem Logistik Nasional
3) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
4) Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Prioritas, Sistem Logistik Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional prioritas dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
§ Peran Ditjen Bina Marga Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata
Ditjen. Bina Marga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan untuk memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN Prioritas dengan cara:
1) Menghubungkan outlet ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau sebagai jalan penghubung antar- KSPN.
2) Menghubungkan simpul transfer antarmoda.
Dari 25 KSPN Prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019, ditetapkan 10 KSPN Prioritas oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan kemudian dikerucutkan kembali menjadi 5 KSPN Prioritas, lalu difokuskan pada 3 KSPN Prioritas sampai dengan tahun 2019.
Kebijakan Dan Strategi Pembangunan, Pengembangan Infrastruktur Jalan
Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi dan pembentuk struktur ruang wilayah. Penyediaan infrastruktur jalan merupakan bentuk pelayanan kepada pengguna jalan (road user) dan pemanfaat jalan (road beneficiary). Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang berarti dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalu lintas sebesar 1,5% (Achyar, 2002; Tamin, 2007). Hal ini mengakibatkan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan lalu lintas dan upaya penyediaan infrastruktur yang memadai.
Pada postingan ini memaparkan bebrapa kebikan dan strategi serta masalah pada infrastuktur jalan, pas postingan ini juga saya menuliskan peran bina marga dalam melakukan kebijakanya, sebelum masuk ke hal yang pokok, untuk pendahuluan berikut paragaf dibawah ini merupakan pengertian dan fungsi dari ditjen bina marga.
Direktorat Jenderal Bina Marga
Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
5)Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Isu Dan Tantangan Infrastruktur Jalan
1) Rendahnya peringkat kualitas infrastruktur jalan (peringkat 51 dari 144 negara berdasarkan Global Competitiveness Index 2016-2017).
2) Rangking GCI Indonesia mengalami penurunan namun dari peringkat daya saing infrastruktur mengalami kenaikan di tahun 2015-2016.
3) Tingginya permintaan lalu lintas barang dan jasa terhadap infrastruktur jalan
- 84% lalu lintas angkutan penumpang dan 90% lalu lintas angkutan barang bertumpu pada jalan.
- hanya ± 7% lalu lintas angkutan barang menggunakan moda transportasi laut.
4) Tingginya waktu tempuh di koridor utama (2,7 jam/100km) mengakibatkan tingginya biaya logisitik di Indonesia
5) Dalam RPJMN 2015- 2019, kebutuhan program penyelenggaraan jalan adalah sebesar Rp 248 Triliun. Kebutuhan investasi di sektor jalan cenderung meningkat setiap tahunnya.
Kondisi Infrastruktur Jalan
Tabel Ditjen Bina Marga
No
|
Status Jalan
|
Pajang
|
Kemantapan Jalan
|
Kewenangan
|
1
2
3
|
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Jalan Kab/Kota
|
47.017
46.486
346.294
|
86 %
70.99 %
57.01 %
|
Menteri PUPR
Gubernur
Bupati/Walikota
|
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan
1) Penambahan jalan nasional sepanjang ± 9.000 km pada tahun 2015 (dengan kondisi sub standar) berdampak pada penurunan kemantapan jalan nasional
2) Pembebasan lahan yang belum tuntas saat waktu pelaksanaan konstruksi
3) Penanganan jalan belum optimal (jenis penanganan, desain dan ketersediaan dana)
4) Periode/jangka waktu pelaksanaan konstruksi belum efisien
5) Database jalan nasional yang perlu ditingkatkan akurasinya
Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan
1) Perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan harus tepat sasaran (lokasi, waktu, jenis penanganan dan urgensi)
2) Penyiapan dokumen readiness criteria (FS, DED dan Izin Lingkungan, termasuk Pembebasan Tanah dalam rangka pemenuhan persyaratan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
3) Percepatan penyiapan proyek jalan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (loan)
4) Pelaksanaan konstruksi harus dipersingkat (sesuai kebutuhan) agar jalan dan jembatan dapat segera dimanfaatkan oleh pengguna jalan
5) Optimalisasi penggunaan teknologi untuk menyediakan data mengenai jalan dan jembatan yang valid dan akuntabel
Contoh Permasalahan Infrastruktur Jalan
Jalan Tomata-Beteleme (50,95 KM) di Sulawesi Tengah sedang ditingkatkan sepanjang 25 KM dengan kontrak tahun jamak selama 3 tahun (2015-2018) senilai Rp 277 Milyar. Progres fisik di lapangan sudah mencapai 24%.
Oleh karena penetapan waktu pekerjaan yang terlalu lama, maka proyek jalan tersebut terkesan “mangkrak” padahal masih dalam masa kontrak dan masih dalam progres pelaksanaan.
Dukungan Ditjen. Bina Marga dalam Pengembangan Destinasi Wisata
Target dan Strategi Pengembangan Pariwisata Nasional
Target:
1) Mendatangkan Turis mancanegara sebanyak 20 Juta pada tahun 2025
2) Mencapai Target Devisa Luar Negeri 17 Milyar USD di 2025
Strategi:
1) Merencanakan Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi untuk menselaraskan kawasan pariwisata sebagai bagian dari wilayah pengembangan strategis (WPS)
2) Profesionalisme SDM dan Pengembangan Perusahaan Kecil dan Menengah
3) Pengembangan Infrastruktursebagaistrategi kawasan pariwisata dan aksesnya.
4) Dukungan dan Pengembangan Institusi terkait untuk mengintegerasikan lembaga-lembaga dalam mencapai target pariwisata nasional.
Dukungan Jalan terhadap KSPN Borobudur
1) Bagian dari WPS Yogyakarta – Solo – Semarang telah di akses oleh jalan nasional sepanjang 44 Km, termasuk pintu masuk utama telah di akses oleh jalan nasional KeprekanBorobudur sepanjang 9,89 km.
- Kondisi mantap: 99,7%
- Lebar rata-rata: 10,5 meter
2) Terdapat rencana pembangunan jalan tol Jogja-Magelang-Bawen dan Cilacap-Jogja yang ditargetkan beroperasi setelah 2019.
3) Sedang disusun studi kelayakan jalan bebas hambatan Bandara Baru Kulonprogo - Yogyakarta dan studi kelayakan Jalan Luar Lingkar Selatan Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi akses tambahan menuju KSPN Borobudur.
4) Jaringan jalan di dalam KSPN Borobudur sudah terkoneksi dengan baik (dikelola oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko)
Hal-Hal Lain yang perlu diperhatikan dalam Pengembangan Jaringan Jalan di KSPN
1) Perencanaan sistem jaringan jalan di dalam KSPN harus terkoneksi dengan baik agar memudahkan wisatawan untuk mengakses kawasan tersebut
2) Perencanaan teknis jalan terutama geometrik (seperti kemiringan lereng, bahu jalan, dan drainase jalan)
3) Pembebasan lahan yang harus tuntas sebelum mulai konstruksi agar tidak menghambat proses pembangunan dan operasi jalan
4) Penyediaan trotoar/pedestrian untuk pejalan kaki agar jalan nyaman digunakan
5) Perhatian khusus terutama aspek lingkungan dalam hal perizinan jika diperlukan
Kesimpulan Dan Rekomendasi
Kesimpulan:
Ditjen. Bina Marga Kementerian PUPR melaksanakan strategi percepatan pembangunan infrastruktur jalan mendukung Pengembangan Destinasi Wisata melalui penyediaan jalan akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN.
Sebagian besar KSPN prioritas telah di akses dengan jalan nasional sesuai dengan kewenangan jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri PUPR melalui Kepmen 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Status Jalan Nasional. Jalan nasional tersebut dipertahankan dalam kondisi mantap.
Untuk jaringan jalan di dalam KSPN, perlu perencanaan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan di dalam kawasan tersebut.
Rekomendasi:
1) Untuk pengembangan jaringan jalan ke depan dalam rangka mendukung destinasi wisata, diperlukan master plan KSPN yang komprehensif dengan mempertimbangkan Wilayah Pengembangan Strategis, yang juga memuat sektor pendukung lainnya (antara lain: sumber daya air, cipta karya, listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain).
2) Kementerian PUPR perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pariwisata untuk menentukan delineasi KSPN yang akan disusun Master Plan-nya.
Arah Kebijakan Ditjen Bina Marga
Agenda NAWA CITA
1) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar professional
Arah Kebijakan Ditnen Bina Marga
1) Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda
2) Mempercepat pembangunan transportasi mendukung Sistem Logistik Nasional
3) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
4) Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Prioritas, Sistem Logistik Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional prioritas dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
Peran Ditjen Bina Marga Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata
Ditjen. Bina Marga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan untuk memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN Prioritas dengan cara:
1) Menghubungkan outlet ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau sebagai jalan penghubung antar- KSPN.
2) Menghubungkan simpul transfer antarmoda.
Dari 25 KSPN Prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019, ditetapkan 10 KSPN Prioritas oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan kemudian dikerucutkan kembali menjadi 5 KSPN Prioritas, lalu difokuskan pada 3 KSPN Prioritas sampai dengan tahun 2019.
2. Survei BMS (Bridge Management System) Atau Survei Jembatan
Survei BMS atau Jembatan dilakukan setahun sekali untuk memeriksa jembatan mana yang perlu di survei inventarisasi, rutin, detail dan khusus karena dari hasil survei tersebut akan didapati jembatan mana yang memerlukan penanganan Rutin, Berkala, Rehabilitasi, Pelebaran dan Penggantian. Untuk lebih jelasnya mari kita simak tulisan di bawah ini.
Tentang Survei BMS/ Jembatan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Bina Marga. Sedangkan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Marga dibidang penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang jalan dan jembatan.
Ketersediaan jembatan sebagai salah satu bangunan penunjang prasarana transportasi, sangat berpengaruh terhadap terciptanya pengembangan wilayah secara terpadu dan menyeluruh. Mengingat pentingnya peranan jembatan, maka harus ditinjau kelayakan konstruksi jembatan tersebut, dalam hubungannya dengan klasifikasi jembatan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya dalam menerima beban. Dalam kaitannya dengan keselamatan maka perlu diperhatikan juga tingkat keamanan dan kenyamanan dalam pemakaian jembatan tersebut. Untuk menunjang kegiatan penyusunan program maka Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat telah dilengkapi dengan Brigde Management System (BMS). Data dan Informasi yang dibutuhkan oleh Program BMS perlu dilakukan pembaruan setiap tahunnya untuk dipergunakan sebagai bahan dalam proses penyusunan program penanganan jembatan dan evaluasi kinerja kondisi jembatan.
Jembatan adalah bagian yang penting dari suatu sistem jaringan jalan karena pengaruhnya yang berarti bila jembatan itu runtuh atau jika tidak berfungsi dengan baik. Dikarenakan jembatan merupakan struktur yang melintasi sungai atau penghalang lalu lintas lainnya, maka keruhtuhan jembatan akan mengurangi atau menahan lalu-lintas, yang mana mengakibatkan mengganggu kenyamanan rnasyarakat berlalu lintas dan terganggunya hubungan perekonomian.
Jadi penting artinya bila pemeriksaan jembatan merupakan bagian dari Sistem manajemen Jalan.
Maksud pemeriksaan Jembatan adalah meyakinkan bahwa jembatan berada dalam keadaan aman terhadap pemakai jalan dan juga untuk mengamankan nilai investasi jembatan itu. Pemeriksaan merupakan suatu proses pengumpulan data phisik dan kohdisi secara struktur jembatan.
Data jembatan dari hasil survei BMS atau jembatan digunakan untuk merencanakan suatu program pemeliharaan, rehabilitasi, perkuatan dan penggantian jembatan.
Sistem Manajemen Jembatan (Bridge Management System)
Pada saat ini sudah dikembangkan Sistem Manajemen Jembatan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang berfungsi untuk membuat rencana kegiatan jembatan, pelaksanaan dan pemantauan berdasarkan kebijaksanaan secara menyeluruh. Dalam BMS termasuk didalamnya kegiatan manajemen jembatan mulai dari pemeriksaan, rencana dan program dan perencanaan teknis sampai pada pelaksanaan dan pemeliharaan.
Dengan BMS kegiatan-kegiatan tersebut dapat diatur secara sistematik, dengan melakukan pekerjaan pemeriksaan jembatan secara berkala dan menganalisa data dengan komputer dalam Sistem Manajemen Informasi (Management Information System-BMS MIS). Dengan bantuan BMS MIS ini, kondisi jembatan dapat dipantau dan dapat ditentukan beberapa tindakan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa jembatan dalam keadaan aman dan layan, dengan menggunakan dana yang optimum untuk pekerjaan jembatan.
Keseluruhan prosedur dalam BMS dijelaskan dalam Panduan Prosedur Umum. Bagan alir BMS dalam gambar 1.1. memperlihatkan hubungan antara pemeriksaan dan proses manajemen jembatan lainnya.
Bagan Alir Kegiatan BMS
Pelaporan dan Memasukkan Data
Data hasil pemeriksaan jembatan dilaporkan dalam laporan standard pemeriksaan. Contoh laporan pemeriksaan inventarisasi, detail dan rutin dapat dilihat dalam lampiran 1, yang ada kaitannya dengan laporan IBMS yang digunakan pada waktu pemeriksaan jembatan. Laporan IBMS yang digunakan selama pemeriksaan harus dilaporkan oleh BMS Supervisor secepat mungkin setelah program pemeriksaan ditentukan.
Laporan pemeriksaan oleh BMS Supervisor tiap propinsi BMS Supervisor mengatur data yang akan dimasukkan dalam Database BMS. Pekerjaan ini harus dilaksanakan dalam waktu dua minggu setelah pemeriksaan.
Sebelum data dimasukkan ke dalam komputer, laporan sementara hasil pemeriksaan jembatan dijilid terlebih dahulu dalam suatu file di kantor BMS. Setelah data dimasukkan ke dalam komputer, laporan dimasukkan dalam data file untuk jembatan yang bersangkutan. Manual data file berisi tidak hanya hasil, pemeriksaan jembatan, melainkan juga perhitungan perencanaan teknis, laporan pelaksanaan dan photo-photo, dan semua dokumen lainnya yang tidak dapat disimpan dalam database BMS.
Data file jembatan dan semua database jembatan disimpan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga untuk semua jembatan yang terletak pada ruas jalan nasional dan propinsi. Setiap propinsi menyimpan data file dan komputer database jembatannya sendiri. Floppy disk (diskette) yang berisi database yang terakhir dikirimkan ke Direktorat Bina Program Jalan (BIPRAN) oleh masing-masing propinsi, sehingga database secara keseluruhah dapat dimutakhirkan.
PEMERIKSAAN JEMBATAN
Pemeriksaan jembatan adalah salah satu komponen BMS yang terpenting. Hal ini merupakan sesuatu yang pokok dalam hubungannya antara keadaan jembatan yang ada dengan rencana pemeliharaan atau peningkatan dalam waktu mendatang.
Tujuan pemeriksaan jembatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa jembatan masih berfungsi secara aman dan perlunya diadakan suatu tindakan tertentu guna pemeliharan. dan perbaikan secara berkala.
Jadi pemeriksaan jembatan mempunyai beberapa tujuan yang spesifik yaitu :
§ Memeriksa keamanan jembatan pada saat layan;
§ Menjaga terhadap ditutupnya jembatan;
§ Mencatat kondisi jembatan pada saat tersebut;
§ Menyediakan data bagi personil perencanaan teknis, konstruksi dan pemeliharaan;
§ Memeriksa pengaruh dari beban kendaraan dan jumlah kendaraan;
§ Memantau keadaan jembatan secara jangka panjang;
§ Menyediakan informasi mengenai dasar dari pada pembebanan jembatar.
Pemeriksaan dilakukan dari awal sejak jembatan tersebut masih baru dan berkelanjutan selama umur jembatan. Sangat penting artinya bahwa data yang dikumpulkan betul-betul merupakan data yang mutakhir, akurat dan lengkap sehingga hasil yang dikeluarkan ole BMS betul-betul dapat dipercaya.
§ Detail secara administrasi seperti nama jembatan, Cabang Dinas, Nomor Jembatan dan Tahun pembangunannya;
§ Semua dimensi jembatan seperti panjang total dan jumlah bentang;
§ Dimensi, jenis konstruksi, dan kondisi komponen-korhponen utama setiap bentang jembatan dan elemen jembatan secara individual;
§ Data lainnya.
Data jembatan dikumpulkan dari berbagai jenis pemeriksaan yang berbeda dalam skala dan intensitasnya, frekwensinya dan secara sifat masing-masihg elemen jembatan atau pemeriksaan secara detail.
Jenis pemeriksaan yang utama dalam BMS adalah sebagai berikut :
§ Pemeriksaan Inventarisasi;
§ Pemeriksaan Detail;
§ Pemeriksaan rutin.
Sebagai tambahan, Pemeriksaan Khysus juga dilaksanakan dalam BMS.
Jenis Pemeriksaan Jembatan Dalam BMS
Pemeriksaan Inventarisasi
Pemeriksaan Inventarisasi dilakukan pada saat awal BMS untuk mendaftarkan setiap jembatan ke dalam database. Pemeriksaan inventarisasi juga dilaksanakan jika pada jembatan yang tertinggal pada waktu database BMS dibuat. Selanjutnya pada jembatan baru yang belum pernah di catat, pemeriksaan inventarisasi dilaksanakan sebagai bagian dari Pemeriksaan detail. Pelintasan Kereta Api, penyeberangan sungai, gorong-gorong dan lokasi dimana terdapat penyeberangan ferri juga diperiksa dan didaftar.
Pemeriksaan inventarisasi adalah pengumpulan data dasar administrasi, geometri, material dan data-data tambahan lainnya pada setiap jembatan, termasuk lokasi jembatan panjang bentang dan jenis konstruksi untuk setiap bentang. Kondisi secara keseluruhan diberikan pada komponen-komponen utama bangunan atas dan bangunan bawah jembatan.
Pemeriksaan inventarisasi dilakukan oleh inspektur dari Dinas/Sub Dinas atau Cabang Dinas Bina Marga yang sudah dilatih atau oleh seorang sarjana yang berpengalaman dalam bidang jembatan. Untuk mengetahui Cara Mengisi Form Inventarisasi Survei BMS bisa di klik link berikut.
Pemeriksaan Detail
Pemeriksaan Detail dilakukan untuk mengetahui kondisi jembatan dan elemennya guna mempersiapkan strategi penanganan untuk setiap individual jembatan dan rnembuat urutan prioritas jembatan sesuai dengan jenis penanganannya.
Pemeriksaan detail dilakukan paling sedikit sekali dalam lima tahun atau dengan interval waktu yang lebih pendek tergantung pada kondisi jembatan. Pemeriksaan Detail juga dilakukan setelah dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi atau pekerjaan perbaikan besar jembatan, guna mencatat data yang baru, dan setelah pelaksanaan konstruksi jembatan baru, untuk mendaftarkan ke dalam database BMS dan mencatatnya dalam format pemeriksaan detail.
Untuk melaksanakan pemeriksaan detail, struktur jembatan dibagi dalam suatu hierarki elemen jembatan. Hierarki jembatan ini dibagi menjadi 5 level (tingkatan) elemen. Level tertinggi adalah level 1, yaitu jembatan itu sendiri secara keseluruhan dan level yang paling rendah adalah level 5 yaitu individual elemen dengan lokasinya yang tertentu seperti tebing sungai sebelah kanan, tiang pancang ke 3 pada pilar ke 2 dan sebagainya.
Pemeriksaan detail mendata semua kerusakan yang berarti pada elemen jembatan, dan ditandai dengan nilai kondisi untuk setiap elemen, kelompok elemen dan komponen utama jembatan. Nilai kondisi untuk jembatan secara keseluruhan didapat dari nilai kondisi setiap elemen jembatan.
Pemeriksaan detail ini dilaksanakan oleh Inspektur jembatan dari Dinas/Sub Dinas Bina Marga yang sudah dilatih dan dibantu oleh staf dari Cabang Dinas apabila perlu.
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin dilakukan setiap tahun sekali yaitu untuk memeriksa apakah pemeliharaan rutin dilaksanakan dengah baik atau tidak dan apakah harus dilaksanakan tindakan darurat atau perbaikan untuk memelihara jembatan supaya tetap dalam kondisi aman dan layak. Pemeriksaan ini dilaksanakan diantara pemeriksaan detail.
Pemeriksaan rutin dilaksanakan oleh inspektur jembatan dari cabang Dinas Bina Marga yang sudah dilatih.
Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan khusus dilakukan apabila ada kerusakan jembatan yang tidak terdeteksi akibat sulitnya medan
Pemeriksaan khusus biasanya disarankan oleh inspektur jembatan pada waktu pemeriksaan detail karena ia merasa kurangnya data, pengalaman atau keahlian untuk menentukan kondisi jembatan. Pemeriksaan khusus juga dapat ditentukan dengan cara proses BMS MIS.
Pemeriksaan khusus ini dilakukan oleh seorang sarjana yang berpengalaman dalam bidang jembatan atau oleh staf teknik yang mempunyai keahlian dalam bidang jembatan.
Pengalaman dan Pelatihan
berikut kami lampirkan data pengalaman survei bms /jembatan :
No
|
Wilayah
|
Kegiatan
|
Survei/ Pelatihan/Inputing
|
Tahun
|
1
|
P2jn Jawa Barat
|
Survei LHR Lintas Tengah
|
Survei LHR
|
2014
|
2
|
P2n Jawa Barat
|
Surve BMS
|
Survei BMS
|
2015
|
3
|
P2jn Jawa Barat
|
Survei Jembatan Kritis Bersama Pusjatan(Oktober)
|
Survei BMS
|
2015
|
4
|
Batam
|
TOT Manajemen Jembatan (November )
|
Pelatihan
|
2015
|
5
|
P2n Jawa Barat
|
Survei Jembatan Kritis Bersama Dir Jembatan, Balai ,P2JN, PJN dan Pusjatan (Mei)
|
Survei BMS
|
2016
|
6
|
P2jn Jawa Barat
|
Survei Jembatan Kritis terutama DAS bersama Pusjatan (September)
|
Survei BMS
|
2016
|
7
|
P2jn Jawa Barat
|
Peninjauan Jembatan Ciputra Pinggan (Oktober)
|
Survei BMS
|
2016
|
8
|
Bandung
|
Pelatihan BMS dari Direktorat (Awal November) Jembatan Kerkof dan Lingkar Nagreg
|
Survei BMS
|
2016
|
9
|
Bandung
|
Penyegaran Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan (8- 11 November) Jembatan Cisomang dan Cikubang
|
Survei BMS
|
2016
|
10
|
Kab Tasikmalaya
|
Survei Nasraa
|
Survei IRMS
|
2016
|
11
|
Kab Tasikmalaya
|
Survei LHR
|
Survei IRMS
|
2016
|
12
|
Kab Sumedang
|
Survei Jembatan Gantung (Februari)
|
Survei Jembatan Gantung
|
2017
|
13
|
P2jn Jawa Barat
|
Pendampingan Survei Jembatan Wilayah 2 (Maret)
|
Survei BMS
|
2017
|
14
|
Kab Cianjur
|
Survei Jembatan Gantung (Agustus )
|
Survei Jembatan Gantung
|
2017
|
15
|
Kab.Sumedang
|
Survei Jembatan Gantung (Januari)
|
Survei Jembatan Gantung
|
2018
|
16
|
Kab.Cirebon dan Indramayu
|
Survei Jembatan Gantung (Februari)
|
Survei Jembatan Gantung
|
2018
|
17
|
P2jn Jawa Barat
|
Pendampingan Survei Jembatan Gantung Wilayah 1 ( Maret)
|
Survei Jembatan Gantung
|
2018
|
18
|
Bandung
|
Bimbingan Tenis NSPK Bidang Jembatan (Maret)
|
Pelatihan
|
2018
|
19
|
P2jn Jawa Barat
|
Pendampingan Survei IRMS dengan Hawk Eye (Mei)
|
Survei IRMS
|
2018
|
Berikut kami lampirkan foto-foto survei dan kegiatan di lapangan survei BMS/ Jembatan :
IRMS ( Integrated Road’s Manajement System )
Integrated Road Management System atau disingkat IRMS adalah suatusistem perangkat lunak terpadu yang digunakan untuk membantu pengambil kebijakan jalan dalam menghimpun data dan merencanakan program pemeliharaan jalan Nasional dan Provinsi. Selain menjadi alat perencanaan program, perangkat lunak ini juga dirancang untuk menjadi alat pemantau kondisi jalan yang dapat digunakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Latar Belakang program IRMS ini dibuat adalah sebagai berikut :
Asset jaringan jalan dan jembatan yang ada harus dapat terus dipelihara. Pemeliharaan asset jalan dan jembatan memerlukan dana yang cukup dan bersifat kontinu. Dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan penanganan jalan yang diperlukan dan harus didistribusikan secara proporsional. Pengambil keputusan (manajemen) memerlukan alat bantu untuk melaksanakan manajemen jalan dan jembatan secara optimal berdasarkan kaidah teknis dan ekonomi.
IRMS sendiri terdiri dari sistem pangkalan data, sistem perencanaan pemeliharaan jalan, sistem pemograman pemeliharaan jalan, dan sistem penganggaran pemeliharaan jalan.
Sistem IRMS menerapkan fungsi, yang berguna untuk proses validasi otomatis sehingga dapat menjamin akurasi data, keamanan data didalamnya, dan memudahkan pemeliharaan database.
IRMS menyediakan fasilitas berupa hak pengguna sistem yang dapat dibagi ke dalam 3 unit terkait (P2JJ, Balai, dan Pusat).
IRMS menerapkan fasilitas sistem yang berkemampuan menjaga keutuhan database utama berupa daftar ruas jalan yang telah disesuikan dengan ketetapan ruas jalan sesuai Kepmen PU. Data-data dipakai dalam IRMS, adalah sebagai berikut :
1. Data Kondisi Jalan
Maksud dan tujuan survai kondisi jalan / Road Condition Survey(RCS) adalah untuk mendapatkan data kondisi dan bagian-bagian jalan yang mudah berubah baik untuk jalan aspal, maupun jalan tanah /kerikil sesuai
kebutuhan untuk penyusunan rencana dan program pembinaan jaringan jalan.
2. Dokumentasi : Foto dan Video
Pembuatan foto dokumen jalan dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan bagi petugas survai jalan dalam pembuatan foto-foto dokumen
jalan dengan kamera digital agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.
Survai IRMS dilakukan oleh tim dari P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) di masing-masing provinsi. Data hasil IRMS masing-masing provinsi kemudian dilaporkan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang menaungi provinsi tersebut untuk diverifikasi. Lalu dari Balai Pelaksanaan, data dari masing-masing provinsi akan dikirim ke Pusat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan penanganan jalan nasional ke depan.
Ada pun manfaat yang di peroleh dari pekerjaan IRMS adalah sebagai berikut:
1. Penataan jalan di wilayah setempat
2. Dokumentasi ruas jalan
3. Mengetahui data statistik tingkat kerusakan jalan
4. Mengetahui data statistik lalu lintas harian rata-rata
5. Mengetahui proses perkembangan ruas jalan
6. Mengetahui persentase kondisi jalan (Mantap dan tidak mantapnya kondisi jalan)
7. Bahan acuan perbaikan, perencanaan dan pengelolaan bagi pemerintahan setempat
8. Manfaat lainnya untuk pembelajaran dan bahan studi untuk pengembangan daerah
DAFTAR PUSTAKA
Komentar
Posting Komentar